undang undang tentang ktp. PKPA. undang undang tentang ktp

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Demikian juga pasal 102 mengamanatkan bahwa semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, - 3 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Penjelasan Umum tentang UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan tersebut kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Syarat caleg 2024 masih sama dengan syarat caleg di Pemilu tahun-tahun sebelumnya. 23 Tahun 2006 tentang. KIA beda dengan KTP Eletktronik, karena Kartu Identitas Anak tidak dilengkapi dengan chip. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Lebih rinci dipaparkan Agus, mengacu pada Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 64 ayat 7 (a) dan Surat Edaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiImplementasi Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Admnistrasi Kependudukan khususnya tentang Pengurusan KTP-el di Kabupaten Mandailing Natal, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum belum berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya pelaksanaan regulasi ini telah melakukan lompatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang antara lain berupa KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Politeia: Bogor, 1991. UU HPP juga mengatur kebijakan strategis seperti pengaturan mengenai program pengungkapan sukarela WP, pengaturan mengenai pajak karbon, dan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. Dari sejumlah asas yang telah disebutkan di atas, diterangkan Agus bahwa ada 4 asas hukum kontrak yang dianggap sebagai “saka guru hukum kontrak”, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas iktikad baik (hal. 24 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang yang mengatur tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. 14. Perlindungan data pribadi juga pada prinsipnya telah diatur di dalam UU-ITE, namun bentuk pengaturannya tidak eksplisit, sehingga seringkali dianggap UU-ITE tidak mengatur tentang perlindungan data pribadi, kecuali pada pasal 26 UU-ITE. 2. go. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736). Unduh. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data. go. Syarat tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP(pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Pada pasal 63 UU tersebut, dijelaskan bahwa WNA bisa memiliki KTP elektronik dengan syarat harus memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Tetapi jika tidak memenuhi persyaratan di dalam Undang-undang, berpotensi memiliki KTP ganda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Yang dimaksud dengan pengguna antara lain lembaga negara, kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia. Bahkan sebelum Perpres 83 Tahun 2021 ada, telah terbit pula Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Shinta. kepri. E-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang diadopsi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, di mana pasal 101 huruf a undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada warganya. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pencantuman NIK di faktur pajak ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, khususnya Pasal 13 Ayat (5) Poin (b), yang menyatakan bahwa “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat nama,. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan. Jaksa menuntut hukuman penjara 16 tahun bagi Setya Novanto, pencabutan hak politik selama lima tahun, dan denda Rp1 miliar dan pengembalian uang US$7,3 juta. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata. 24 Tahun 2013). "Proses pembuatan KTP elektronik warga negara asing tersebut sudah ditempuh sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," ujar Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang hasil dari negosiasi. 23/2006. DPR pun sebagai mitra kerja pemerintah mesti bersikap responsif. Makna ini juga sesuai dengan isi. KTP for those who do not have an electronic ID card. KPK menemukan indikasi bahwa dugaan penyelewengan proyek e-KTP terjadi pula dalam pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, Badan Anggaran DPR, dan pelaksana. Melalui Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan, KTP bisa menjadi identitas perpajakan. Sedangkan peraturan yang mengharuskan validasi NIK-NPWP adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara. Penyerahan KTP KE sekolah. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem. Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro. Lalu, apa saja saja syarat ganti KTP elektronik?Semuanya akan dijelaskan secara lengkap dalam artikel ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 1. UU tersebut merupakan perubahan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dasar hukum dan peraturan yang mengatur tentang kartu identitas anak (kia) dasar hukum. Setelah itu akan muncul halaman verfikasi kode seperti di bawah, untuk mendapatkan kode. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Mengubah Agama di KTP. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara. Sistem Mekanisme Prosedur 1. Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut ‘UU Administrasi Kependudukan’), menjadi pedoman bagi penyelenggara. 26 Thn 2009 dan Perpres No. Didownload 428 kali. 12 Tahun 2003 dan Pasal 6 huruf r. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik. Salah satunya adalah upaya pengendalian di area hotel dalam hal keamanan, berupa tindakan meminta identitas tamu/perusahaan kontraktor. 10 th 2014 tentang pembebasan. Oleh karena itu ketika anda memberikan. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), ―Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang ini, WNA yang dapat memiliki KTP-el adalah yang sudah memiliki kartu izin tinggal tetap (Kitap) dan bukan kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. Perumusan dan Pembatasan Masalah Permasalahan dalam skripsi ini akan dirumuskan sebagai berikut 1. Undang-Undang tentang. go. mengatakan sanksi pidana adminduk tersebut didasarkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai KTP ganda yang berbunyi pPasal 63 ayat (6). UU Nomor 12 Tahun 1995. Sebagai peraturan pelaksana penerapan KTP secara nasional dengan disahkannya UU No. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Setya Novanto menerima imbalan proyek e-KTP sebesar US$ 7,3 juta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 5. misalnya pelayanan KTP, SIM, paspor, sertifikat tanah, dan pelayanan perizinan lain. Mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan bahwa WNA diperbolehkan memiliki e-KTP. 5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Proses Pengungkapan Dugaan Korupsi dalam Kasus E-KTP oleh Setya Novanto ditinjau dari Aspek Kekuasaan Para Penegak Hukum. UU tersebut pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, yaitu UU Nomor62 tahun 1958. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut penjelasan tentang syarat-syarat yang harus diajukan untuk. Identitas Kependudukan Digital (IKD) memuat KTP-el yang berbentuk digital. Pti. ^Keterangan: Data diolah dari Penerapan Presiden SBY bersama Ibu Ani sedang membuat KTP-el di Cikeas. Abstrak. dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PemilihMelalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. Pengurusan beasiswa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. Ilustrasi caleg berstatus PNS. id - Isi bunyi Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan. Sebab nomor KTP merupakan sebutan lain dari NIK (Nomor Induk Kependudukan). Untuk penerbitan KTP Elektronik, ada sejumlah persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing. Referensi: Rahmia Rachman, dkk. CO. PRODUK PELAYANAN. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. Apabila kita melihat secara seksama rumusan konsep dari UU-ITE tentunya UU-ITE tidak memiliki. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua warga. Rencana pembagian uang anggaran proyek e-KTP tersebut sebesar 51 persen atau senilai Rp. com - Penulisan nama pada dokumen kependudukan, termasuk pada kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP minimal menggunakan dua kata. Desakan agar pemerintah sebagai pengelola data masyarakat membuat draft Undang-Undang (UU) khusus mengenai perlindungan data pribadi terus bergulir. Time. Landasan hukum ini menjadi penting ketika hampir setiap aktivitas masyarakat, termasuk pemerintah, sudah tergantung pada. Hakim mengatakan Setya Novanto melanggar. Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Catatan Sipil untuk orang Indonesia (Staatsblad 1920 No. BAB 1. 2. Aturan baru mengenai pembuatan e-KTP baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai pencatatan nama. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang­undang. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Nasional. 107). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 68. Kamis 28 September 2023. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang. MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP. KABARPROGRESIF. Halaman ini telah diakses 13281 kali. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker; d. Undang-undang tersebut juga A. Kini, Ditjen Dukcapil baru menguji coba penggunaan aplikasi KTP Digital di kalangan internal instansi tersebut. Pastikan No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak. [5] Contoh Kasus. Warga negara yang sudah berusia 17 tahun, secara undang-undang wajib memiliki KTP, atau disebut juga elektronik KTP (e-KTP). com, Senin (12. Redaksi. Jadi memang keduanya adalah hal yang sama. kitab suci atau simbol keagamaan. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa, WNA pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) wajib mengurus KTP-elektronik di Disdukcapil terdekat dengan. Pemilihan Umum - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kewajiban Pemilik Hotel Memberikan Data Tamu Orang Asing yang Menginap. Semua orang hingga tahun 2011. ABSTRAK: Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. KOMPAS. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beragam peraturan turunannya. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang. Oleh: Muhammad Rifqi Saifudin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) makin dekat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengenai. Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan; Mengingat : 1. Disebutkan. Ilustrasi TKA. Mengingat: 1. Dalam permohonannya, Nggay Mehang Tana, dkk. Kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana Warga Negara Asing (WNA) bisa mendapatkan KTP dan bisa masuk ke dalam Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI). B. Terdapat indikasi bahwa di dalam kasus korupsi e-KTP tersebut ada rencana pembagian uang anggaran proyek serta makelar proyek Andi Agustinus atau Andi Narogong duduga memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Pada pasal 1 disebutkan pengertian Warga Negara yang bisa memilih. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006, yakni tentang Administrasi Kependudukan. Suara. [3] Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. 8). Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang. E-KTP wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin, baik itu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang No. Di Indonesia aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. Pasal lain disamping pasal-pasal yang telah 6 Kompas, 6 November. Undang-Undang No. Keputusan Bupati Semarang No 1874/0515/2018 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. polri. 615 kasus). Faktor Hukum . Hal ini bisa diartikan bahwa Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan Republik Indonesia lahir berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan. KTP-el / Surat Ketarangan Pengganti Tanda Identitas (Akibat Kendala Teknis) 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranPeraturan Presiden berdasarkan nomor 26 pada tahun 2009 mengenai penerapan KTP yang berbasis dari Nomor Induk Kependudukan; Berdasarkan Undang-Undang RI Nomo 23 pada tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa “Setiap penduduk hanya diperkenankan mempunyai 1 KTP sesuai. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk,. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun lalu, pembuatan KTP elektronik membutuhkan waktu. Padahal, kata dia, dalam aturan di undang-undang memang diperbolehkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Di Bentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka. Apa itu domisili bisa dibilang merupakan tempat tinggal resmi seseorang. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama DPR dan DPD RI sepakat akan urgensinya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk menghindari potensi kebocoran data di masyarakat. Sementara pelaku perdagangan orang mengandalkan Akta Kelahiran dan KTP. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, e-KTP. 2022/No. Pilih jenis layanan “Kartu Tanda Penduduk”. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menandatangi Permendagri No 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Hal itu dapat dipersangkakan melanggar Pasal 97 dengan ancaman maksimal pidana 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. Pengurusan warisan. Neumark sebagaimana dikutip Rahayu dalam Perpajakan: Konsep &. ‖ (UU. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”), diatur mengenai ketentuan pidana bagi orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini. 20, tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (Perpres 20/2018). Seperti diketahui, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menggabungkan NIK KTP jadi NPWP adalah salah satu ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut. RUU PDP tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum yang berkekuatan tetap untuk melindungi data pribadi di ranah digital. A undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan b peraturan presiden. (KTP-el) 2. Wajib Miliki KTP.